KPK Cari Bukti di Rumah dan Kantor Bupati Pati

<h3 style="text-align: left">Penyidik KPK Lakukan Penggeledahan di Lokasi Terkait Kasus Korupsi</h3> <p style="text-align: left"><img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1PcI86" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1PcI86.jpg"/></p> <p style="text-align: left">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang terkait dengan kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Penggeledahan ini dilakukan di rumah dinas Bupati Pati, kantor bupati, dan juga Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Aktivitas ini dilakukan pada hari Kamis, 22 Januari 2026.</p> <p style="text-align: left">Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik sedang melakukan pemeriksaan di tiga lokasi tersebut. Ia menyatakan bahwa penggeledahan masih berlangsung dan akan memberikan informasi lebih lanjut setelah proses selesai.</p> <ul style="text-align: left"> <li style="text-align: left">Tim penyidik sedang mencari bukti-bukti tambahan untuk memperkuat hasil awal dari kejadian tertangkap tangan.</li> <li style="text-align: left">Penggeledahan dilakukan untuk menelusuri proses pengisian jabatan perangkat desa.</li> <li style="text-align: left">Bukti-bukti yang ditemukan akan dianalisis oleh penyidik untuk melengkapi perkembangan kasus.</li> </ul> <h3 style="text-align: left">Penetapan Tersangka oleh KPK</h3> <p style="text-align: left">Pada Selasa, 20 Januari 2026, KPK menetapkan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Selain Sudewo, ada tiga orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis, dan Karjan yang merupakan Kepala Desa Sukorukun.</p> <ul style="text-align: left"> <li style="text-align: left">Keempat tersangka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 19 Januari 2026.</li> <li style="text-align: left">Setelah ditemukan cukupnya alat bukti, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka.</li> <li style="text-align: left">Para tersangka kemudian ditahan selama 20 hari pertama, mulai dari tanggal 20 Januari hingga 8 Februari 2026, di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih, Jakarta.</li> </ul> <h3 style="text-align: left">Awal Mula Kasus Korupsi</h3> <p style="text-align: left">Kasus ini dimulai pada akhir 2025 ketika Pemerintah Kabupaten Pati merencanakan pembukaan formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026. Dalam rencana tersebut, terdapat 601 jabatan yang kosong. </p> <p style="text-align: left">Sudewo bersama anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya merencanakan untuk meminta uang kepada para Calon Perangkat Desa (Caperdes). Beberapa kepala desa yang menjadi bagian dari tim sukses Sudewo ditunjuk untuk menjadi koordinator kecamatan.</p> <ul style="text-align: left"> <li style="text-align: left">Sejak November 2025, Sudewo telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa bersama timsesnya.</li> <li style="text-align: left">Dua kepala desa, yaitu Abdul Suyono dan Sumarjiono, menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari Caperdes.</li> <li style="text-align: left">Tarif yang ditetapkan adalah antara Rp 165 juta hingga Rp 225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar.</li> <li style="text-align: left">Besaran tarif tersebut diubah dari semula Rp 125 juta hingga Rp 150 juta.</li> </ul> <h3 style="text-align: left">Penyebaran Dana dan Tindakan Hukum</h3> <p style="text-align: left">Hingga 18 Januari 2026, Sumarjiono berhasil mengumpulkan dana senilai Rp 2,6 miliar dari 8 kepala desa di Kecamatan Jaken. Uang tersebut dikumpulkan oleh Sumarjiono dan Karjan, lalu diserahkan ke Suyono dan diduga diteruskan ke Sudewo.</p> <p style="text-align: left">Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p>

KPK Cari Bukti di Rumah dan Kantor Bupati Pati

Penyidik KPK Lakukan Penggeledahan di Lokasi Terkait Kasus Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di b...

Read more »

Arcandra Tahar Akan Bersaksi di Sidang Korupsi Minyak Malam Ini

<img alt="Arcandra Tahar Akan Bersaksi di Sidang Korupsi Minyak Malam Ini" src="https://ichef.bbci.co.uk/news/640/amz/worldservice/live/assets/images/2016/09/08/160908125631_arcandra_tahar_energy_640x360_reuters.jpg" style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin: 1em auto;"><h3 style="text-align: left">Sidang Lanjutan Kasus Korupsi di Pertamina, Arcandra Tahar Akan Jadi Saksi</h3> <p style="text-align: left">Kejaksaan Agung memastikan bahwa mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, akan menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero. Sidang ini digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (22/1/2026) malam.</p> <p style="text-align: left">Arcandra Tahar akan hadir sebagai saksi untuk sembilan terdakwa dalam perkara tersebut. Salah satu dari terdakwa adalah anak dari raja minyak Mohammad Riza Chalid, yaitu Kerry Andrianto Riza. Dalam penjelasan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, selain Arcandra, mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan juga masuk dalam daftar saksi yang akan dihadirkan jaksa.</p> <p style="text-align: left">Namun, karena berhalangan, Jonan tidak dapat menghadiri sidang tersebut. "Ignasius Jonan infonya beliau berhalangan hadir. Yang hadir Arcandra. Sidangnya jam 7 malam," kata Anang saat dikonfirmasi.</p> <h3 style="text-align: left">Kerugian Negara Akibat Penyewaan TBBM Merak</h3> <p style="text-align: left">Dalam penyewaan Terminal Bongkar Muat Minyak (TBBM) Merak oleh PT Pertamina (Persero), terjadi pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.905.420.003.854,00. Kerugian tersebut berasal dari pembayaran throughput fee atau pekerjaan tambahan kepada PT Orbit Terminal Merak antara tahun 2014 hingga 2024.</p> <p style="text-align: left">Perbuatan para terdakwa, termasuk Muhammad Kerry Adrianto Riza bersama-sama dengan Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Agus Purwono, Dimas Werhaspati, Gading Ramadhan Joedo, Alfian Nasution, Hanung Budya Yuktyanta, dan Mohammad Riza Chalid, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain. </p> <p style="text-align: left">Dalam pengadaan sewa kapal, terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dan Dimas Werhaspati melalui PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) mendapatkan keuntungan sebesar USD 9,860,514.31 dan Rp1.073.619.047,00.</p> <p style="text-align: left">Sementara itu, dalam pengadaan terminal BBM, terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, Gading Ramadhan Joedo, dan Mohammad Riza Chalid melalui PT Orbit Terminal Merak (OTM) memperoleh keuntungan sebesar Rp2.905.420.003.854,00.</p> <h3 style="text-align: left">Perkara Besar yang Menyeret Banyak Pihak</h3> <p style="text-align: left">Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dengan terdakwa Muhammad Kerry Andrianto Riza, yang merupakan anak dari pengusaha minyak Riza Chalid, adalah perkara besar yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta. Perkara ini terkait pengelolaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023.</p> <p style="text-align: left">Kerry didakwa memperkaya diri hingga Rp3,07 triliun dan merugikan negara sebesar Rp285,18 triliun. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa.</p> <h3 style="text-align: left">Latar Belakang Kasus</h3> <p style="text-align: left">Terdakwa utama dalam kasus ini adalah Muhammad Kerry Andrianto Riza, yang merupakan pemilik saham PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Merak. Periode kasus berlangsung antara tahun 2018 hingga 2023, terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).</p> <p style="text-align: left">Modus yang digunakan oleh Kerry diduga melibatkan pemufakatan jahat dalam pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang, serta mengatur distribusi untuk keuntungan pribadi. Hal ini menunjukkan adanya sistematis dan terstruktur dalam tindakan korupsi yang dilakukan.</p> <p style="text-align: left"><br style="text-align: left"/> </p>

Arcandra Tahar Akan Bersaksi di Sidang Korupsi Minyak Malam Ini

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi di Pertamina, Arcandra Tahar Akan Jadi Saksi Kejaksaan Agung memastikan bahwa mantan Wakil Menteri Energi dan...

Read more »

Masa depan kiper PSIR Raihan berakhir di usia 20 tahun setelah menendang pemain Persikaba

<h3 style="text-align: left">Sidang Komite Disiplin PSSI Jawa Tengah Terkait Insiden di Laga PSIR Rembang vs Persikaba Blora</h3> <p style="text-align: left">Komite Disiplin (Komdis) PSSI Jawa Tengah melakukan sidang pada Rabu malam (21/1) terkait insiden yang terjadi dalam laga PSIR Rembang melawan Persikaba Blora di Stadion Krida, Kabupaten Rembang. Sidang ini dilakukan sebagai bentuk tindakan untuk menegakkan aturan dan menjaga fair play dalam kompetisi Liga 4 Jawa Tengah.</p> <p style="text-align: left">Surat Putusan No 52/KD.L4/PSSI.JTG/I/2026 dikeluarkan oleh Komdis PSSI Jawa Tengah sebagai hasil dari sidang tersebut. Dalam putusan ini, penjaga gawang PSIR Rembang, Raihan Ably Valent Ramdan Alfariq, dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap aturan Kode Disiplin 2025. Ia diduga melakukan tindakan kekerasan dengan mengangkat kakinya secara berlebihan hingga menyebabkan cedera pada Rizal Dimas Avesta, pemain Persikaba Blora.</p> <p style="text-align: left"><img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UHHAG" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UHHAG.jpg"/></p> <p style="text-align: left">Tindakan tersebut dinilai sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan pemain lainnya. Oleh karena itu, Komdis PSSI Jawa Tengah merujuk Pasal 48 jo. Pasal 49 jo. Pasal 10 jo Pasal 19 Kode Disiplin 2025 dan memberikan sanksi hukuman larangan beraktivitas dan berpartisipasi di sepak bola bawah naungan PSSI seumur hidup. Selain itu, ia juga dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000 sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran tersebut.</p> <p style="text-align: left">Selain penjaga gawang, Komite Disiplin juga memberikan rekomendasi terkait sanksi bagi perangkat pertandingan. Berdasarkan memo internal yang dikeluarkan oleh Komite Disiplin kepada Komite Wasit PSSI Jawa Tengah, wasit yang dinilai tidak tampil maksimal saat memimpin pertandingan tersebut diberi sanksi berupa pembinaan kembali. Wasit tersebut tidak akan ditugaskan lagi dalam kompetisi dan pertandingan lainnya dibawah lingkup PSSI selama kurun waktu 1 tahun.</p> <p style="text-align: left">Samuel Evan Haryono, Ketua Komdis PSSI Jawa Tengah, menjelaskan bahwa keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Liga 4 Jawa Tengah. Menurutnya, tindakan keras ini diharapkan mampu menyadarkan semua pelaku kompetisi di Liga 4 Jateng.</p> <p style="text-align: left">“Kami berharap keputusan ini menjadi pengingat dan pembelajaran bagi kita semua agar Liga 4 Jawa Tengah berjalan baik berdasarkan ketentuan yang mengaturnya,” ujar Samuel Evan.</p> <p style="text-align: left">Sementara itu, Ketua PSSI Jateng Yoyok Sukawi menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia langsung memerintahkan rapat Komite Disiplin dan Komite Wasit setelah kejadian terjadi.</p> <p style="text-align: left">“Saya dukung Komite Disiplin dan Komite Wasit untuk menghukum berat. Semoga hukuman tersebut dapat membuat efek jera bagi yang bersangkutan dan menjadi pengingat bagi seluruh insan sepakbola Jawa Tengah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencederai nilai fairplay,” kata Yoyok Sukawi.</p> <p style="text-align: left">Di bagian lain, Raihan Alfariq melalui akun Instagram resmi PSIR Rembang menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Ia menyatakan bahwa insiden tersebut murni reflek dan tidak ada niat untuk menciderai lawan.</p> <p style="text-align: left">“Insiden yang terjadi murni reflek saya dan tidak ada niat menciderai,” ujarnya dalam video permintaan maaf tersebut.</p> <p style="text-align: left">Mantan penjaga gawang PSIS Semarang, Joko Ribowo, menanggapi kasus ini dengan menyatakan adanya unsur kelalaian dari Raihan. Ia menilai bahwa Raihan masih muda dan butuh banyak bimbingan. Meski tidak ada unsur kesengajaan, Joko mengatakan bahwa Raihan terlalu berani hingga sedikit melupakan tugas sebagai penjaga gawang.</p> <p style="text-align: left">“Anaknya mungkin masih bisa dibina, tapi Yo piye maneh, ini sudah menjadi keputusan dari komisi disiplin PSSI Jateng. Semoga menjadi pelajaran bagi pemain-pemain yang lain karena sepak bola selalu menjunjung nilai menghormati lawan,” kata Joko.</p>

Masa depan kiper PSIR Raihan berakhir di usia 20 tahun setelah menendang pemain Persikaba

Sidang Komite Disiplin PSSI Jawa Tengah Terkait Insiden di Laga PSIR Rembang vs Persikaba Blora Komite Disiplin (Komdis) PSSI Jawa Tengah m...

Read more »

Ribuan WNI Tertipu di Kamboja, DPR Minta KBRI Lebih Proaktif

<p style="text-align: left"><img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UJocT" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UJocT.jpg"/></p> <h3 style="text-align: left">Peran Pemerintah dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia</h3> <p style="text-align: left">Anggota Komisi IX DPR, Pulung Agustanto, menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban sindikat penipuan daring di Kamboja. Ia meminta KBRI di Phnom Penh untuk lebih aktif dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada ribuan WNI yang terjebak dalam kejahatan lintas negara tersebut.</p> <p style="text-align: left">Fenomena ini dinilai sebagai masalah serius karena banyak anak muda Indonesia disebut terjerat jaringan kejahatan internasional yang merusak masa depan mereka. Dalam beberapa hari terakhir, KBRI di Phnom Penh dipadati oleh WNI yang melarikan diri dari tekanan sindikat. Kondisi ini muncul seiring langkah pemerintah Kamboja yang gencar memberantas sindikat kejahatan yang melibatkan banyak pejabat setempat.</p> <p style="text-align: left">Selama tahun 2025, KBRI Phnom Penh menangani lebih dari 5.000 kasus WNI korban sindikat penipuan daring. Sementara pada awal 2026, jumlah kasus yang datang dan meminta perlindungan telah menembus angka 1.000 orang. Pulung menilai lonjakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kejadian biasa. Pengawasan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, menurutnya, harus dilakukan secara lebih serius dan terstruktur.</p> <p style="text-align: left">“Jangan sampai anak-anak muda kita terseret sindikat kejahatan internasional di luar negeri yang menghancurkan hidupnya.”</p> <h3 style="text-align: left">Status Korban Kejahatan</h3> <p style="text-align: left">Pulung menyatakan bahwa sebagian besar WNI korban sindikat datang ke KBRI tanpa dokumen resmi. Banyak dari mereka masuk ke Kamboja secara ilegal dan bekerja tanpa izin imigrasi yang sah. Dalam kondisi tersebut, Pulung menegaskan bahwa para WNI itu harus diposisikan sebagai korban kejahatan. Ia mengingatkan agar pendekatan kemanusiaan menjadi prioritas utama negara.</p> <p style="text-align: left">“Yang perlu dicatat mereka adalah korban, dokumen mereka seperti paspor ditahan oleh sindikat untuk memaksa bekerja. Jadi jika mereka datang ke KBRI untuk meminta bantuan dan perlindungan, meski tanpa dokumen resmi, wajib dilayani dan diberikan perlindungan,” ujar Pulung.</p> <h3 style="text-align: left">Menelusuri Jaringan Sindikat di Dalam Negeri</h3> <p style="text-align: left">Di sisi lain, Pulung juga menekankan pentingnya penelusuran jaringan sindikat di dalam negeri. Ia menilai perekrutan WNI untuk dipekerjakan sebagai penipu daring tidak mungkin terjadi tanpa kaki tangan di Indonesia.</p> <p style="text-align: left">“Nah, di dalam negeri, perlu ditelusuri juga jaringan sindikatnya.”</p> <p style="text-align: left">Ia juga mengingatkan agar KBRI Phnom Penh dan KP2MI tidak hanya bersikap reaktif. Menurutnya, kedua institusi tersebut perlu lebih aktif menelusuri WNI yang masih terjebak agar segera mendapatkan pertolongan.</p> <p style="text-align: left">“Mengingat jejaring sindikat ini sangat luas beroperasi di Kamboja, jadi KP2MI juga harus aktif menelusuri,” ujar Pulung.</p> <h3 style="text-align: left">Masalah Struktural di Dalam Negeri</h3> <p style="text-align: left">Lebih jauh, Pulung menilai maraknya anak muda yang tergiur gaji tinggi di luar negeri melalui jalur ilegal mencerminkan masalah struktural di dalam negeri. Minimnya peluang kerja membuat banyak generasi muda mengambil risiko besar.</p> <p style="text-align: left">“Orang mencari kehidupan di luar karena mereka sulit mendapat kerja di dalam negeri,” ujarnya.</p> <p style="text-align: left">Karena itu, Pulung mengingatkan pemerintah agar lebih serius membuka akses lapangan kerja. Ia menegaskan bahwa bonus demografi harus dikelola dengan kebijakan yang tepat agar tidak berubah menjadi beban.</p> <p style="text-align: left">“Indonesia memasuki bonus demografi. Jika ledakan tenaga-tenaga muda ini tidak mendapat penyaluran yang baik, bukannya bonus demografi tapi akan jadi beban demografi.”</p>

Ribuan WNI Tertipu di Kamboja, DPR Minta KBRI Lebih Proaktif

Peran Pemerintah dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Anggota Komisi IX DPR, Pulung Agustanto, menyoroti pentingnya peran pemerintah ...

Read more »

Pandji Pragiwaksono Kritik Raffi Ahmad, Ini Tanggapan Sang Artis

<img alt="Pandji Pragiwaksono Kritik Raffi Ahmad, Ini Tanggapan Sang Artis" src="https://asset-2.tstatic.net/wow/foto/bank/images/pandji-pragiwaksono_20170207_110239.jpg" style="max-width:100%; height:auto; display:block; margin: 1em auto;"><h3 style="text-align: left">Raffi Ahmad Tidak Akan Melaporkan Pandji Pragiwaksono</h3> <p style="text-align: left">Raffi Ahmad menyatakan bahwa dirinya tidak akan melaporkan Pandji Pragiwaksono terkait tuduhan pencucian uang. Hal ini disampaikan setelah Pandji menyinggung Raffi dalam materi stand-up comedy-nya yang berjudul <em style="text-align: left">Mens Rea</em>. Dalam acara tersebut, Pandji menyebut bahwa ada seorang jenderal polisi yang memiliki bisnis narkoba dan memperoleh uang senilai Rp 100 miliar. Ia juga menyebut bahwa uang tersebut kemudian "diputar" atau dicuci, hingga akhirnya mengarah ke Raffi Ahmad.</p> <p style="text-align: left">Menurut Pandji, Raffi diduga menjadi tempat pencucian uang dari beberapa oknum yang dibahas dalam materi <em style="text-align: left">Mens Rea</em>. Namun, Raffi Ahmad merespons dengan santai. Ia mengatakan bahwa ia sudah terbiasa diberi sindiran oleh Pandji dalam pertunjukan tersebut.</p> <p style="text-align: left">"Ah, saya udah biasa digituin (disenggol), biasa aja," kata Raffi ketika ditemui di sela acara Pocari Sweat Run, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (22/1/2026). </p> <p style="text-align: left">Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mempermasalahkan lebih jauh soal materi <em style="text-align: left">Mens Rea</em> yang sempat membuat heboh. "Engga, engga kesana (laporan polisi)," ujarnya.</p> <h3 style="text-align: left">Gibran Rakabuming Raka Juga Santai Disindir Pandji</h3> <p style="text-align: left">Selain Raffi Ahmad, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka juga pernah disindir oleh Pandji dalam pertunjukan <em style="text-align: left">Mens Rea</em> yang tayang di Netflix beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut, Pandji menyebut wajah Gibran terlihat seperti orang mengantuk. Sindiran itu menjadi salah satu momen yang ramai dibicarakan dan memicu pro-kontra di publik.</p> <p style="text-align: left">Beberapa pihak mengkritik materi tersebut, sementara tokoh lain menilai itu bukan penghinaan keras, hanya candaan biasa dalam konteks komedi. Akibat roastingan itu, Pandji sempat menjadi bulan-bulanan pendukung Gibran karena dianggap menyerang secara fisik. Namun, Gibran menunjukkan sikap berbeda dengan pendukungnya.</p> <p style="text-align: left">Gibran mengaku tidak mempermasalahkan roastingan Pandji. Ia hanya menganggapnya sebagai candaan semata. Malahan, ia menyebut candaan itu tidak ada apa-apanya ketimbang candaan duo komika Coki Pardede dan Tretan Muslim.</p> <h3 style="text-align: left">Perbandingan Candaan yang Lebih Parah</h3> <p style="text-align: left">Dalam perbincangan santai dengan Coki dan Tretan Muslim yang tayang di channel YouTube TretanUniverse pada Minggu (18/1/2026), Gibran mengungkapkan bahwa candaan Coki-Muslim jauh lebih parah. Hal itu terungkap ketika Gibran memberikan ucapan selamat kepada Pandji lantaran <em style="text-align: left">Mens Rea</em> sempat berada di puncak teratas di Netflix Indonesia. Acara itu pun mengalahkan serial populer seperti <em style="text-align: left">Jujutsu Kaisen</em> dan <em style="text-align: left">Stranger Things</em>.</p> <p style="text-align: left">Coki kemudian menyinggung mengenai kontroversi yang muncul belakangan ini terkait <em style="text-align: left">Mens Rea</em>. Pandji, kata Coki, sempat menyinggung fisik Gibran di acara tersebut. Gibran menjawab dengan santai, "Ya enggak apa-apa, buat lucu-lucuan aja. Santai."</p> <p style="text-align: left">Tretan Muslim ikut menimpali soal candaan tersebut. "Dibilang ngantuk," ujar Tretan. "Ya enggak apa-apa, santai," jawab Gibran kembali. Tretan pun bertanya dengan bercanda kepada Gibran apakah dirinya memang sebenarnya kerap mengantuk. Gibran menjelaskan bahwa bentuk matanya memang seperti itu sejak lahir.</p> <h3 style="text-align: left">Kasus Pengaduan Terhadap Pandji Pragiwaksono</h3> <p style="text-align: left">Sebelumnya, Polda Metro Jaya bakal meminta keterangan ahli terkait laporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono (PW) soal dugaan penghasutan dan penistaan agama. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menyampaikan penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap para pelapor.</p> <p style="text-align: left">“Sehubungan dengan pelaporan terhadap saudara P, hari ini (Senin, 12 Januari 2026), kami jadwalkan melakukan pengambilan keterangan terhadap para pelapor. Kemudian kami juga terus melakukan permintaan keterangan dengan para ahli,” kata Iman, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).</p> <p style="text-align: left">Keterangan ahli dibutuhkan guna menentukan batasan antara kebebasan berekspresi, seni di ruang publik, dan ketentuan pidana. “Bagaimana mengkonstruksikan batasan-batasan sejauh mana sebuah kebebasan berekspresi itu, seni itu di ruang publik, dengan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur di dalam setiap sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu terus kami lakukan, sehingga kami bisa menjaga profesionalitas, proporsionalitas, dan keberimbangan,” kata dia.</p> <p style="text-align: left"><br style="text-align: left"/> </p>

Pandji Pragiwaksono Kritik Raffi Ahmad, Ini Tanggapan Sang Artis

Raffi Ahmad Tidak Akan Melaporkan Pandji Pragiwaksono Raffi Ahmad menyatakan bahwa dirinya tidak akan melaporkan Pandji Pragiwaksono terkai...

Read more »

KPPPA: Kasus Guru SDN di Tangsel Cabuli Murid Tak Selesai dengan Justice Restoratif

<h3 style="text-align: left">Peran dan Tindakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual</h3> <p style="text-align: left"><img data-document-id="cms/api/amp/image/AA1UIgjN" data-reference="image" src="https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1UIgjN.jpg"/><br style="text-align: left"/> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual tidak dapat dilakukan di luar proses peradilan. Hal ini menjadi respons terhadap dugaan pelecehan yang dilakukan seorang guru terhadap siswa-siswi SD Negeri di Tangerang Selatan.</p> <p style="text-align: left">Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KemenPPPA, Ciput Eka Purwianti, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap kasus kekerasan seksual harus ditangani melalui jalur hukum. </p> <p style="text-align: left">"Kami mengapresiasi langkah cepat para orang tua untuk melaporkan kasus ini ke polisi serta tindakan sigap dari pihak kepolisian maupun UPTD PPA serta kepala sekolah dalam mendampingi orang tua siswa yang menjadi korban," ujarnya.</p> <p style="text-align: left">Para korban anak telah ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Tangerang Selatan bekerja sama dengan kepolisian setempat. KPPPA akan terus memantau proses pendampingan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), serta siap memberikan layanan rujukan jika diperlukan.</p> <h3 style="text-align: left">Penangkapan Terduga Pelaku</h3> <p style="text-align: left">Seorang guru SD negeri berinisial YP (55) diduga melakukan pelecehan terhadap siswa-siswinya. Pelecehan ini diduga terjadi sejak Juli 2025 hingga Januari 2026. Terduga pelaku adalah wali kelas dan korbannya diduga berjumlah 13 murid laki-laki kelas 4 SD.</p> <p style="text-align: left">Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tangerang Selatan (Tangsel) Provinsi Banten memastikan akan memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap YP (55), guru SDN 01 Rawa Buntu, Serpong yang diduga melakukan pencabulan terhadap muridnya. Kepala Disdikbud Tangsel, Deden Deni, menyampaikan bahwa oknum guru ini bakal diberhentikan dari status pegawai negeri sipil (ASN) bila benar terbukti melakukan kejahatan seksual terhadap anak.</p> <p style="text-align: left">"Sanksi diberhentikan sebagai PNS dengan tidak hormat, mungkin kalau melihat apa peristiwanya itu, karena korbannya juga cukup banyak," katanya.</p> <h3 style="text-align: left">Proses Hukum dan Pendampingan Korban</h3> <p style="text-align: left">Sebelum diberikan sanksi tegas dari instansi, pihaknya sedang menunggu proses hukum yang berjalan oleh pihak kepolisian. Namun, dipastikan sanksi berat yang bakal diberikan kepada oknum guru ini.</p> <p style="text-align: left">"Tentu kami akan tegas sesuai dengan pernyataan Pak Wali Kota Tangsel juga, tidak ada toleransi untuk kasus seperti ini," ucapnya.</p> <p style="text-align: left">Deden mengatakan saat ini pihaknya bersama kepolisian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Tangsel fokus memberikan pendampingan terhadap para korban dari terduga pelaku.</p> <p style="text-align: left">"Kami melakukan pendampingan kepada anak-anak terkait kejiwaannya, psikologisnya, dan itu yang kami khawatirkan kaitannya dengan masa depan anak-anak supaya tidak ada trauma yang berkepanjangan, tentu harus lebih awal kami menangani itu," kata dia.</p> <p style="text-align: left">Dia menambahkan bahwa terduga pelaku YP ini diketahui berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sejak 2010. Sebelum menjadi guru di SDN 01 Rawa Buntu, oknum tersebut telah beberapa kali mengajar di SD lainnya.</p> <p style="text-align: left">"Sebelumnya, di Ciputat Timur, sekarang ke SDN Rawa Buntu 01. Makanya, sedang kami telusuri juga mungkin di sekolah-sekolah sebelumnya bagaimana, seperti apa," ujarnya.</p> <h3 style="text-align: left">Penangkapan oleh Polisi</h3> <p style="text-align: left">Sebelumnya, tim Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel), Polda Metro Jaya menangkap seorang guru SD Negeri 01 Rawa Buntu, Serpong, berinisial YP (55), terduga pelaku pencabulan terhadap belasan anak didiknya.</p> <p style="text-align: left">Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Wira Graha Setiawan, pada Rabu (21/1/2026) mengatakan bahwa terduga pelaku diamankan tim penyidik di rumahnya di wilayah Ciputat.</p> <p style="text-align: left">"Selanjutnya, kami lakukan pemeriksaan secara berkala, kita sudah amankan pelakunya. Pelaku kami amankan di rumahnya di wilayah Ciputat," katanya.</p> <p style="text-align: left">Penangkapan terhadap oknum guru ini dilakukan setelah adanya laporan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap belasan anak pada Senin, 19 Januari 2026. "Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi, dimana ada 8 korban, kemudian 8 orang lainnya terdiri atas orang tua korban, pihak sekolah maupun dari pihak UPTD PPA," kata dia.</p>

KPPPA: Kasus Guru SDN di Tangsel Cabuli Murid Tak Selesai dengan Justice Restoratif

Peran dan Tindakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Kementerian Pemberday...

Read more »